Surat-Kabar.com | Gelombang keresahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu mulai mengarah pada aksi nasional. Dewan Pengurus Pusat Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia memberi sinyal akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada Juni hingga Juli mendatang jika pemerintah tak kunjung merespons tuntutan mereka.
Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika, mengatakan organisasinya telah berulang kali menyurati pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, namun hingga kini belum memperoleh jawaban yang dianggap jelas.
“Karena belum ada respons atas dua surat yang sudah kami layangkan kepada presiden, wakil presiden, Komisi II DPR RI, dan Kemendagri, Aliansi PPPK PW Indonesia akhirnya memutuskan untuk kembali menindaklanjuti surat tersebut,” kata Rini, Rabu (6/5/2026).
Menurut Rini, aliansi hanya ingin menyampaikan kondisi riil yang dihadapi tenaga PPPK paruh waktu di daerah. Ia menilai informasi yang diterima pemerintah pusat belum sepenuhnya menggambarkan situasi di lapangan.
DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, kata dia, masih memilih jalur persuasif dengan mengedepankan komunikasi melalui surat resmi kepada pemerintah dan DPR. Namun kesabaran para anggota di daerah disebut mulai menipis akibat ketidakjelasan status kerja dan kepastian regulasi.
Aliansi tersebut mendesak pemerintah segera menerbitkan kebijakan yang mempercepat peralihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Mereka juga meminta pembiayaan gaji dialihkan ke APBN karena banyak pemerintah daerah dinilai tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai.
Menurut Rini, skema tersebut bukan hal mustahil dilakukan apabila pemerintah pusat serius mengambil langkah politik melalui penerbitan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.
Di tengah belum adanya kepastian regulasi, ancaman mobilisasi massa mulai menguat. DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia mengaku sulit membendung aspirasi anggota di berbagai daerah yang ingin datang langsung ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan kepada presiden.
“Apabila aspirasi ini tidak mendapat respons yang jelas, kami tidak akan mampu menahan rekan-rekan di daerah untuk datang langsung menyuarakan tuntutannya kepada presiden melalui aksi unjuk rasa,” ujar Rini.
Rencana aksi tersebut berpotensi menjadi tekanan baru bagi pemerintah di tengah agenda penataan tenaga honorer dan reformasi birokrasi yang hingga kini masih menyisakan persoalan status kepegawaian di berbagai daerah.
(Hariadi)
