Surat-Kabar.com | Pemerintah mulai membuka dugaan persoalan serius di balik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dugaan praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini menyeret Badan Gizi Nasional (BGN) ke pusaran audit internal hingga berujung pencopotan sejumlah petingginya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui pemerintah tengah melakukan audit internal terhadap BGN menyusul mencuatnya dugaan transaksi pengurusan titik dapur MBG.
Audit itu, kata dia, merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden tersebut.
“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan,” ujar Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026) Malam.
Pernyataan itu muncul di tengah kabar pencopotan tiga petinggi BGN, yakni Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, dan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. Pemerintah berdalih pergantian dilakukan agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi secara optimal.
Namun, pergantian mendadak di pucuk pimpinan BGN memunculkan spekulasi bahwa pemerintah tengah merespons kegaduhan internal terkait pengelolaan proyek dapur MBG yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Sebelum dicopot, Sony Sonjaya justru sempat memperingatkan publik mengenai maraknya dugaan penipuan berkedok jual-beli titik lokasi dapur MBG.
Dalam siaran pers pada 17 Mei 2026, ia mengungkap adanya oknum yang menawarkan jasa percepatan pendaftaran hingga verifikasi lokasi SPPG dengan mengatasnamakan pejabat BGN maupun relasi elite pemerintahan.
Modus tersebut diduga menyasar pelaku usaha, yayasan, hingga kelompok masyarakat yang ingin menjadi mitra penyedia dapur MBG. Mereka dijanjikan kemudahan memperoleh titik strategis SPPG dengan imbalan sejumlah uang.
“BGN meminta seluruh jajaran aktif melakukan pencegahan serta penelusuran apabila menemukan informasi, dugaan, maupun petunjuk berupa dokumen, bukti percakapan, chatting, ataupun komunikasi di media sosial yang mengarah pada praktik penipuan tersebut,” kata Sony saat itu.
Sony bahkan menyebut sedikitnya terdapat tiga perkara dugaan tindak pidana yang sedang diproses terkait praktik penjualan titik lokasi dan jasa pengurusan SPPG.
Pernyataan itu kini menjadi sorotan. Sebab, peringatan mengenai praktik percaloan justru muncul dari pejabat yang belakangan ikut dicopot dari jabatannya.
Program MBG sendiri sejak awal menjadi proyek ambisius pemerintah dengan kebutuhan jaringan dapur dalam jumlah besar di berbagai daerah.
Besarnya anggaran dan cepatnya ekspansi program dinilai membuka ruang munculnya broker hingga praktik rente baru di sekitar penentuan lokasi dapur.
Sejumlah sumber di lingkungan pelaksana MBG menyebut perebutan titik dapur menjadi arena bisnis yang menjanjikan. Selain berkaitan dengan distribusi makanan, titik SPPG juga menentukan aliran proyek pengadaan bahan pangan, logistik, hingga tenaga operasional.
Hingga kini pemerintah belum menjelaskan secara rinci hasil audit internal maupun apakah dugaan jual beli titik dapur melibatkan pejabat aktif di BGN. Istana juga belum memastikan apakah kasus tersebut akan dibawa ke ranah penegakan hukum.
Namun, pencopotan serentak tiga petinggi lembaga menjadi sinyal bahwa pemerintah melihat persoalan ini bukan sekedar kasus penipuan biasa, melainkan ancaman terhadap kredibilitas program unggulan nasional.
(Hariadi)
