Surat-Kabar.com | Pemerintah membuka peluang memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih besar dari rencana awal Rp40 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mendukung langkah efisiensi tersebut selama tidak mengganggu pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menegaskan usulan penghematan bukan berasal dari Kementerian Keuangan, melainkan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut dia, Kepala BGN Nanik S. Deyang telah menyampaikan langsung skema efisiensi anggaran saat bertemu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).
“Dia yang lebih mengerti daripada saya. Saya setuju, apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi, tetapi programnya tetap harus berjalan,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).
Ia mengatakan proposal yang diajukan BGN menunjukkan masih terdapat ruang untuk menekan biaya penyelenggaraan MBG. Karena itu, kebutuhan anggaran program selama satu tahun diperkirakan dapat berada di bawah pagu awal sekitar Rp268 triliun.
Purbaya mengungkapkan besaran efisiensi yang diusulkan dinilai cukup signifikan. Namun, rincian penghematan tersebut akan diumumkan langsung oleh Kepala BGN setelah seluruh pembahasan selesai.
“Proposalnya sudah lebih efisien, walaupun menurut saya masih bisa dikurangi sedikit lagi. Yang jelas pemotongannya akan signifikan. Itu bukan usulan saya, tetapi dari Kepala BGN sendiri,” ujarnya.
Menurut Purbaya, hasil pembahasan efisiensi anggaran masih akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diputuskan secara final.
Ia juga menilai pergantian pimpinan di BGN menjadi sinyal bahwa pemerintah serius membenahi tata kelola Program MBG sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Fakta bahwa kepala yang sebelumnya diganti menunjukkan Pak Prabowo serius memperbaiki tata kelola MBG dan efisiensi penggunaan anggaran. Jadi ini bukan langkah yang main-main,” kata dia.
Selain mendukung penghematan anggaran, Kementerian Keuangan berencana memperketat pengawasan pelaksanaan MBG di daerah. Pegawai Kementerian Keuangan akan dilibatkan dalam pemantauan berkala terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG guna memastikan penggunaan anggaran berlangsung secara akuntabel.
Purbaya juga menyatakan kementeriannya siap memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Badan Gizi Nasional, khususnya di bidang pengelolaan keuangan. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar efisiensi anggaran berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola program.
(Hariadi)
