Surat-Kabar.com | Pemerintah Aceh secara resmi mengajukan permintaan keterlibatan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi sebagai respons atas skala kerusakan dan besarnya dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi di Tanah Rencong. UNDP dan UNICEF dinilai memiliki kapasitas serta rekam jejak kuat dalam penanganan bencana besar, termasuk saat tragedi tsunami Aceh tahun 2004.
“Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan sejumlah lembaga internasional, khususnya UNDP dan UNICEF, dengan mempertimbangkan pengalaman mereka dalam penanganan bencana besar, termasuk tsunami 2004,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).
Ia menjelaskan, pengiriman surat resmi tersebut didasari oleh kebutuhan mendesak dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana, terutama di sektor kemanusiaan, infrastruktur, serta layanan dasar masyarakat.
Pemerintah Aceh mencatat, dampak banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten dan kota telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala luas serta menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan. Hingga memasuki pekan ketiga penanganan, ratusan warga dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah lainnya masih dinyatakan hilang.
Saat ini, sebanyak 77 lembaga bersama 1.960 relawan telah terlibat dalam upaya penanganan dan pemulihan bencana di Aceh. Keterlibatan tersebut mencakup organisasi pemerintah, lembaga kemanusiaan, serta NGO tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh yang diperbarui, Minggu (14/12/2025), jumlah korban meninggal dunia mencapai 419 jiwa, sementara 32 orang masih dinyatakan hilang. Adapun jumlah pengungsi tercatat sebanyak 474.691 jiwa.
Bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan signifikan pada berbagai fasilitas publik, meliputi 258 unit perkantoran, 287 tempat ibadah, 305 sekolah, 431 pesantren, 206 rumah sakit dan puskesmas, 461 titik jalan, serta 332 jembatan.
(Hariadi)
