Surat-Kabar.com | Palu – Sejumlah organisasi mahasiswa di Palu menggelar unjuk rasa di depan kantor PT Citra Palu Minerals (CPM), Jalan Soekarno Hatta, Kamis (26/2/2026). Mereka menuding aktivitas perusahaan tambang itu menyimpan potensi ancaman ekologis serius bagi warga kota.
Aksi tersebut diinisiasi oleh DPD IMM Sulawesi Tengah bersama BEM Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, BEM FKM, BEM FKIP, dan Mapatek. Massa membawa spanduk dan poster tuntutan, mendesak perusahaan angkat kaki dari wilayah yang mereka sebut sebagai Bumi Tadulako.
Dalam orasinya, Ketua DPD IMM Sulteng, Adityawarman, menilai operasional perusahaan tidak berpihak pada keselamatan publik. Ia menuding aspek ekologis dan kemanusiaan diabaikan dalam praktik pertambangan yang dijalankan.
“CPM adalah penjahat kemanusiaan karena tidak memperhatikan ekologi dan keselamatan masyarakat,” ujarnya dari atas mobil komando.
Sorotan utama massa tertuju pada dugaan pengelolaan limbah, khususnya kolam lindih, yang mereka khawatirkan berpotensi menjadi ancaman jangka panjang. Koordinator lapangan aksi, Mursalim, menyerukan tuntutan paling keras: perusahaan harus hengkang dari Sulawesi Tengah.
“Usir PT CPM dari Bumi Tadulako!” teriaknya, disambut pekikan massa.
Presiden Mahasiswa Unismuh Palu, Baso Agung, juga menyinggung rencana tambang bawah tanah (underground mining) yang tengah disiapkan perusahaan. Menurutnya, proyek tersebut harus dikaji secara terbuka dan komprehensif karena berpotensi berdampak luas terhadap masyarakat.
“Rencana underground ini bisa menjadi bom waktu bagi kurang lebih dua juta warga Kota Palu jika tidak dikaji serius dan transparan,” katanya.
Nada serupa disampaikan Ketua BEM FKM, Moh Akil, yang menilai perusahaan lebih mengutamakan keuntungan ketimbang kesehatan lingkungan. Sementara Ketua BEM FKIP, Abdu, menyebut orientasi korporasi tersebut sebagai praktik “serakahnomics”.
Ketua Mapatek, Saipul Akbar, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan, terutama terkait potensi kerusakan lingkungan.
Aliansi mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera memeriksa dugaan persoalan limbah serta membuka secara transparan dokumen dan kajian rencana tambang bawah tanah. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan tersebut tidak direspons.
(Aditya)
