Surat-Kabar.com | Dugaan korupsi dalam proyek rehabilitasi toilet di 11 fakultas Universitas Tadulako (Untad) senilai sekitar Rp7 miliar menjadi sorotan mahasiswa.
Mereka meminta dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut diusut secara menyeluruh.
Sorotan itu disampaikan mahasiswa dalam aksi mimbar bebas di Jalan Soekarno-Hatta, Palu, Selasa (18/8/2026).
Aksi berlangsung selepas Magrib dan mengangkat sejumlah persoalan di lingkungan Untad serta kebijakan pemerintah pusat.
Mahasiswa mempertanyakan penggunaan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk proyek rehabilitasi toilet di 11 fakultas. Mereka meminta keterbukaan mengenai rincian pekerjaan, nilai setiap pekerjaan, serta hasil rehabilitasi yang telah dilakukan.
Menurut mereka, besarnya anggaran perlu diuji dengan kondisi fisik bangunan dan item pekerjaan yang direalisasikan. Karena proyek tersebut menggunakan anggaran negara, mahasiswa menilai seluruh prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Mahasiswa meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, penganggaran, proses pengadaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dan kerugian negara.
“Polda Sulteng harus mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek WC 11 fakultas Untad. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi polemik tanpa ada kejelasan proses penegakan hukumnya,” kata salah satu mahasiswa dalam aksi tersebut.
Mahasiswa juga mendesak pengusutan terhadap dugaan persoalan lain di lingkungan Untad. Mereka menyinggung dugaan korupsi dalam tender pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2024 serta pengadaan mesin atau peralatan laboratorium.
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan diminta diperiksa. Langkah itu, menurut mahasiswa, penting untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran hukum dan kerugian negara.
Selain persoalan di lingkungan kampus, mahasiswa menggunakan mimbar bebas untuk mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih menjadi salah satu program yang disorot.
Mahasiswa mempertanyakan arah dan implementasi program tersebut, termasuk penggunaan anggaran negara di dalamnya. Mereka meminta pemerintah memastikan program tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Bagi mahasiswa, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial. Mereka menilai kritik dari kalangan akademik dan mahasiswa diperlukan untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas.
Aksi mimbar bebas berlangsung terbuka. Mahasiswa secara bergantian menyampaikan tuntutan mengenai dugaan persoalan pengelolaan anggaran di Untad dan sejumlah kebijakan pemerintah.
(Aditya)
