Surat-Kabar.com – Parepare | Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menyoroti keras proyek pembangunan 21 unit toilet sekolah dasar di Kota Parepare yang menelan biaya rata-rata Rp166 juta per unit.
Sekjen L-Kompleks, Ruslan Rahman, menilai proyek tersebut tidak mencerminkan efisiensi dan tanggung jawab dalam penggunaan dana publik.
“Bayangkan, satu toilet dibangun dengan biaya Rp166 juta. Itu sudah setara dengan harga satu rumah subsidi tipe 36 yang bisa ditempati satu keluarga. Sementara dinding toiletnya saja tidak berkeramik. Ini sungguh ironis,” tegas Ruslan, Rabu (12/11/2025).
Menurut L-Kompleks, proyek yang seharusnya berorientasi pada peningkatan fasilitas pendidikan justru memperlihatkan indikasi pemborosan dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
“Kami melihat proyek ini tidak hanya janggal, tetapi juga berpotensi merugikan. Harus ada audit terbuka agar publik tahu ke mana anggaran itu sebenarnya mengalir,” ujar Ruslan dengan nada keras.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Parepare juga menemukan kejanggalan pada hasil pembangunan. Dalam inspeksi mendadak di SDN 3 Parepare, Selasa (11/11/2025), Wakil Ketua Komisi II, Sappe, menyatakan bahwa spesifikasi bangunan tidak sesuai dengan rencana awal.
“Yang kami temukan, keramik hanya dipasang pada lantai. Dindingnya polos tanpa pelapis. Bahkan septic tank-nya berukuran kecil untuk empat kloset,” ungkap Sappe.
Ia menambahkan, rancangan toilet yang disetujui bersama DPRD seharusnya dibangun terpisah antarunit, bukan disatukan dalam satu ruangan sempit sebagaimana ditemukan di lapangan.
“Yang kami setujui waktu itu bentuknya berbeda. Harusnya tiga unit WC berdiri terpisah, bukan empat kloset dalam satu ruangan seperti sekarang,” ujarnya.
L-Kompleks menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap standar teknis dan etika penggunaan anggaran pendidikan. Ruslan menegaskan, proyek dengan nilai ratusan juta rupiah untuk satu unit toilet tidak dapat dibiarkan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
“Ini bukan hanya masalah dinding tidak berkeramik. Ini menyangkut moralitas birokrasi. Toilet sekolah tidak seharusnya berharga setara rumah rakyat kecil,” katanya.
DPRD Parepare berencana memanggil pihak pelaksana proyek dan dinas terkait untuk memberikan penjelasan resmi. Masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah kota dalam menegakkan akuntabilitas dan menindak setiap bentuk penyimpangan yang merugikan rakyat.
(Radika M)
