Surat-Kabar.com | Palu – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan setelah seorang guru di SDN 6 Kayumalue Ngapa, Kota Palu, mempertanyakan kualitas menu yang diterima siswanya.
Kasus ini dinilai mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam implementasi program gizi nasional.
Video yang diunggah akun Instagram @andreli_48 memperlihatkan paket MBG yang diterima sekolah untuk dua hari sekaligus Senin, 23 Februari 2026, dan Selasa, 24 Februari 2026.
Guru dalam video itu meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program agar benar benar memenuhi kebutuhan gizi siswa.
Menu Senin berisi susu kotak, dua pisang, roti kemasan, serta empat telur puyuh. Sementara menu Selasa terdiri dari roti kemasan, tiga kurma, dan satu bungkus kecil kacang kemasan.
Ia juga menyinggung anggaran program yang disebut sekitar Rp15 ribu per anak per hari, seraya berharap realisasi di lapangan sejalan dengan tujuan kebijakan.
Sekretaris Jenderal Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L‑Kompleks), Ruslan Rahman, menilai kasus di Palu bukan peristiwa tunggal. Menurutnya, temuan serupa muncul di berbagai daerah dan menunjukkan potensi masalah dalam rantai pelaksanaan program.
“Ini bukan hanya di Palu. Hampir di banyak sekolah di Indonesia kami menemukan hal miris yang sama. Paket MBG kering yang dibagikan, kalau ditotal rata rata hanya sekitar lima ribu rupiah,” kata Ruslan 7kepada surat-kabar.com, Selasa (24/2/2026).
Padahal, kata dia, ketentuan program pemerintah di Indonesia menetapkan nilai anggaran per paket sekitar Rp15 ribu per anak per hari. Selisih itu, menurutnya, perlu diaudit secara terbuka.
Ruslan menambahkan, situasi ini membuat masyarakat berada dalam posisi dilematis, disatu sisi muncul dugaan pelanggaran yang berpotensi masuk kategori korupsi, namun di sisi lain publik bingung harus melapor ke mana.
“Masyarakat sekarang dilemma, Mereka menemukan indikasi penyimpangan yang bisa dikategorikan dugaan korupsi, tetapi bingung mengadu ke mana, Institusi yang selama ini menjadi tempat pengaduan justru ikut sibuk mengelola dapur MBG,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi ini berisiko melemahkan fungsi kontrol publik terhadap program nasional yang nilainya besar dan menyasar jutaan siswa.
“Kalau mekanisme pengawasan tidak independen, ruang koreksi publik bisa tertutup. Program sebesar ini harus diawasi terbuka, bukan hanya dikelola,” kata Ruslan.
Kasus di Palu memicu beragam respons masyarakat di media sosial. Sejumlah warganet meminta pemerintah daerah segera memberi klarifikasi, sementara yang lain mendorong evaluasi nasional terhadap standar menu, distribusi, serta pengawasan program MBG.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari penyelenggara MBG di Palu. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih dilakukan.
(Anri s)
