Surat-Kabar, Makassar | Pemerintah Kota Makassar resmi melalui digitalisasi pembayaran di tiga badan usaha milik daerah (BUMD): Perumda Pasar, Perumda Terminal, dan Perumda Air Minum (PDAM), di area pasar pusat niaga daya, jalan perintis kemerdekaan KM 10, Senin (28/07/2025).
Peluncuran ini dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Anggota DPRD Kota Makassar, serta sejumlah pejabat dari Bank Indonesia dan Bank Sulselbar. Hadir pula Plt Direktur Keuangan Perumda Air Minum Kota Makassar, Nanang Supriyatno, Plt Direktur PD Pasar Ali Gauli Arief, dan Plt Direktur PD Terminal Elber Makbul Amin.
Digitalisasi ini mencakup sistem pembayaran non-tunai untuk berbagai layanan publik, seperti retribusi pasar, parkir, pembayaran air, hingga pembelian tiket bus.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya digitalisasi sebagai langkah menuju transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.
“Kalau sistemnya masih pakai uang tunai, terlalu banyak celah untuk kebocoran. Dengan digitalisasi, semua tercatat dan transparan,” kata Munafri dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Appi sapaan Akrab Munafri Arifuddin juga meminta seluruh instansi dan masyarakat turut mendukung sistem ini agar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.
”saya harap kegiatan ini setelah dilauching bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi harus terus berjalan sesuai apa yang kita inginkan seacara akuntabel dan transparan”harapnya.
Plt Direktur Keuangan PDAM Makassar, Nanang Supriyatno, menyebutkan bahwa mayoritas pelanggan PDAM kini menggunakan sistem pembayaran digital melalui bank dan berbagai kanal mitra daring. Langkah ini terbukti mendorong efisiensi operasional dan transparansi keuangan perusahaan.
Nanang menjelaskan Hingga pertengahan 2025, tercatat sekitar 83 persen pembayaran tagihan pelanggan telah dilakukan secara non-tunai. Kata dia, Perumda Air Minum Kota Makassar terus memperkuat langkah transformasi digital demi meningkatkan layanan dan tata kelola keuangan yang transparan.
“Saat ini kami juga tengah menginisiasi proses konversi sistem pembayaran ke CMS (Cash Management System), yaitu sistem transfer langsung ke rekening tujuan. Langkah ini diyakini akan meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi keuangan PDAM,” ujar Nanang.
Nanang juga menyampaikan permintaan dukungan kepada Bank Indonesia dan Bank Sulselbar sebagai mitra strategis dalam mewujudkan implementasi CMS secara optimal. Menurutnya, sinergi ini sangat penting demi kelancaran sistem pengelolaan kas perusahaan yang lebih modern dan terkontrol.
Menurutnya, Langkah digitalisasi ini dinilai selaras dengan arah pembangunan Kota Makassar yang kini bergerak menuju visi besar: Makassar Menuju Kota Mulia, kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Transformasi layanan publik secara digital merupakan bagian penting dalam mendukung misi tersebut.
“Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga komitmen kami menghadirkan layanan air yang lebih cepat, transparan, dan responsif,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Ia juga menargetkan seluruh transaksi lain seperti biaya sambungan baru dapat terintegrasi dengan sistem QRIS. PDAM Makassar juga terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang terhubung dengan sistem Pemerintah Kota Makassar.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mengatakan bahwa transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) terus tumbuh pesat. Di Sulsel, nilai transaksi hingga Juni 2025 mencapai Rp16,5 triliun, dengan lebih dari 1,3 juta pengguna.
“Sekarang kita bisa bayar retribusi, naik bus, dan belanja di pasar pakai QRIS. Bahkan donasi masjid pun sudah digital. Yang belum pakai QRIS, itu ketinggalan zaman,” ujar Rizki.
Disisi lain, Direktur Operasional dan TI Bank Sulselbar, Iswadi Ayub, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung infrastruktur pembayaran digital dalam Perumda di kota Makassar ,“Kami telah menyiapkan sistem untuk mendukung seluruh transaksi digital, termasuk integrasi dengan aplikasi layanan publik dan sistem manajemen keuangan,” ujarnya. (**)
