Surat-Kabar.com | Sulbar – Praktek pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Barat kian terbuka. Di tengah antrean kendaraan di sejumlah SPBU, pergerakan kendaraan dengan tangki modifikasi diduga menjadi bagian dari rantai distribusi ilegal yang menggerus jatah subsidi.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mulai mengetatkan pengawasan. Lebih dari 1.000 barcode nomor polisi kendaraan di wilayah itu diblokir karena terindikasi menyalahgunakan BBM subsidi.
“Sudah lebih dari seribu nopol yang kami blokir di Sulawesi Barat. Ini terkait kendaraan dengan tangki modifikasi maupun truk-truk galian,” kata Sales Branch Manager Sulselbar V Fuel Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fandy Achmad Sitaba, Rabu (29/4/2026).
Pemblokiran barcode dilakukan sebagai bentuk penindakan terhadap kendaraan yang diduga mengakali sistem distribusi BBM subsidi. Modus yang disasar antara lain modifikasi tangki untuk menampung BBM dalam jumlah besar, hingga pengisian berulang menggunakan identitas kendaraan yang sama.
Langkah ini sekaligus menegaskan adanya pola penyalahgunaan yang tidak lagi sporadis, melainkan terstruktur. Di lapangan, praktik pelangsiran kerap memanfaatkan celah pengawasan di SPBU serta lemahnya verifikasi kendaraan penerima subsidi.
Pertamina mengklaim pembersihan data dilakukan secara berkala dari pusat untuk menyaring kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Namun, di tengah masifnya pemblokiran, risiko salah sasaran tetap diakui.
“Kami tetap lakukan pengecekan rutin, jangan sampai kendaraan yang berhak justru ikut terhapus,” ujar Fandy.
Untuk mengantisipasi protes dari pengguna yang merasa dirugikan, Pertamina membuka layanan verifikasi melalui program “subsidi tepat” di SPBU. Kendaraan yang merasa tidak semestinya diblokir diminta melakukan klarifikasi langsung di lokasi.
Meski demikian, langkah administratif ini dinilai belum menyentuh akar persoalan. Praktik pelangsiran BBM subsidi tidak hanya soal kendaraan dan barcode, tetapi juga menyangkut pengawasan distribusi yang kerap longgar serta potensi keterlibatan jaringan yang lebih luas.
Pemblokiran ribuan barcode menjadi sinyal bahwa penyalahgunaan BBM subsidi di Sulawesi Barat bukan kasus kecil. Di balik angka itu, tersimpan indikasi kebocoran distribusi yang berulang dan hingga kini belum sepenuhnya terputus.
(A.Mus)
