Surat-Kabar, Makassar | Dugaan kecurangan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Makassar kembali mencuat. Kali ini, Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menyoroti praktik tidak wajar yang terjadi di SD Inpres Unggulan Pemda Makassar.
Sekretaris Jenderal L-Kompleks, Ruslan Rahman, mengungkapkan temuan mencengangkan bahwa SDI Unggulan Pemda Makassar diduga sengaja menolak siswa miskin dari jalur afirmasi yang tidak lain adalah jalur yang secara khusus disiapkan untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu, Ironisnya sisa kuota yang harusnya dialokasikan bagi mereka justru diduga dialihkan untuk titipan dari kalangan pejabat dan orang dalam.
“Ini bukan kelalaian administratif biasa, Kami menduga ada pola sistematis untuk menutup akses pendidikan bagi siswa miskin demi mengakomodasi anak anak dari kalangan elite,” tegas Ruslan kepada wartawan, Kamis (10/07/2025).
Tak hanya itu, L-Kompleks juga menemukan indikasi penerimaan siswa yang tidak pernah melakukan pendaftaran resmi diantaranya adalah dua siswa kembar yang tidak terdaftar di system namun dinyatakan lulus dan diterima sebagai siswa SD Pemda.
Lebih lanjut, Angkel, sapaan akrab Ruslan, menyebut bahwa kepala sekolah diduga kuat bertindak diluar kewenangannya dengan memasukkan lewat jendela sebanyak 11 siswa secara diam-diam. Dua dari mereka bahkan tidak memiliki riwayat pendaftaran sama sekali di sekolah tersebut.
“Ini adalah bentuk penyalahgunaan jabatan yang terang-terangan. Jika tidak segera ditindak, praktik seperti ini akan terus mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan,” kata Angkel.
L-Kompleks mendesak Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin dan Dinas Pendidikan Kota untuk turun tangan segera, melakukan audit terhadap seluruh data pendaftaran dan penerimaan siswa di SD Pemda, serta memberikan sanksi tegas hingga pencopotan jabatan dan mengeluarkan seluruh siswa tersebut jika terbukti ada pelanggaran berat.
“Sistem sudah rusak dari dalam jika sekolah negeri dibiarkan menjadi ladang jual beli bangku untuk kalangan tertentu. Ini skandal pendidikan yang tidak bisa dianggap remeh,” tutupnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak SD Pemda Makassar saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp atas dugaan tersebut. (Hardi)
