Surat-Kabar.com | Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantik 27 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar, Senin (2/3/2026).
Dalam pelantikan di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, ia menegaskan tak boleh lagi ada proyek pembangunan dan pelayanan publik yang tersendat tanpa alasan.
“Kalau di posisi lama Bapak/Ibu dalam kondisi baik, di posisi baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus cepat dan langsung berdampak pada pembangunan,” kata Munafri.
Ia menyebut pergeseran jabatan sebagai langkah strategis mempercepat kinerja birokrasi. Dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan kali ini, menurut dia, berkaitan langsung dengan banyaknya program prioritas di sektor tersebut.
“Program prioritas banyak ada di PU. Saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan berhenti karena keraguan atau human error,” ujarnya.
Munafri juga meminta pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa tak terhambat. Ia menolak pola serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.
“Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.
Perhatian turut diarahkan ke sektor kesehatan, khususnya RSUD Daya, yang disebutnya sebagai wajah pelayanan kesehatan pemerintah kota. Ia meminta perbaikan sistem administrasi dan peningkatan mutu layanan.
Di akhir sambutan, Munafri mengingatkan sumpah jabatan bukan formalitas. “Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan. Jangan hanya hak yang dituntut,” ujarnya.
Berikut daftar 27 pejabat yang dilantik:
- Reini Meilani Isbarch — Wakil Direktur Pelayanan UPT RSUD Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Sitti Khusnaeni Sakka Manggasali — Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Muhammad Amin — Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum.
- Suriady — Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum.
- Rismawati Hamid — Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum.
- Achmad Rivaldy Rizal — Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum.
- Arie Satriadi Sadewa — Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum.
- Fitriah Ramadhani — Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Islamiyah Sondeng — Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Besse Nuryanti — Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- Andi Fitriani — Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan.
- Deddy Yosep Orie — Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Rahmi Indry Sam — Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum.
- Daniel Dessi Arruanlumeme — Kepala UPT Perbengkelan dan Pengelolaan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum.
- Sri Wanti Mamonto — Kepala UPT Museum Dinas Kebudayaan.
- Andi Nurul Salsabila Sultan Pawi — Kepala UPT Pengendalian Program KB Kecamatan Makassar.
- Monica Suparman — Kepala UPT Pengendalian Program KB Kecamatan Manggala.
- Nurtina — Kepala UPT Pengendalian Program KB Kecamatan Mamajang.
- Lukman — Kepala Seksi Manajemen Sekolah Dasar Dinas Pendidikan.
- Paisal — Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan.
- Linda Any Fitriani — Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP Dinas Pendidikan.
- Fatmawati — Kepala Seksi Manajemen PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan.
- Yusuf Susandy Misman — Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan.
- Ariani K — Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bontoala.
- Syarif — Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Ujung Tanah.
- Hamka Darwis — Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Mariso.
- Aisyiyah — Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum.
Pelantikan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda dan kepala SKPD. Munafri menegaskan, rotasi ini menjadi pijakan percepatan kerja birokrasi demi pelayanan publik yang lebih responsif dan pembangunan yang terukur di Kota Makassar.
(Mahar)
