Dalam dasar-dasar kebijakan RPJMN 2020 – 2024 percepatan pembangunan diarahkan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020 -2024 sendiri terdiri dari 5 pilar yakni Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
Berbicara mengenai poin pertama yakni mengenai SDM, tanpa diragukan lagi SDM yang memadai akan membuat suatu negara dapat meningkatkan taraf hidupnya. SDM berkualitas menjadi sebuah penentu kualitas dari sebuah negara. Namun, SDM menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia untuk bisa memenuhi visi Indonesia Maju 2045.
Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas juga menempatkan pembangunan SDM ini ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistainable Development Goals (SDGs). SDGs di Indonesia sendiri dibentuk sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan di dunia dan diharapkan tujuan tersebut dapat menunjukkan hasilnya di tahun 2030. Salah satunya melalui pengembangan SDM.
Pengembangan SDM dimulai dengan pembangunan ‘nasib’ pemuda. Pemuda adalah sumber SDM yang patut dibangun, karena pemuda memiliki usia produktif yang dapat menjadi motor penggerak untuk kemajuan Indonesia. SDGs dibentuk untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dalam rangka mengatasi masalah kemsikinan, ketimpangan, dan perubahan dunia dalam bentuk aksi nyata pengembangan
Sedangkan pembangunan pemuda ini masuk dalam 13 prioritas SDGs meliputi pemuda tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan bekualitas, kesetaaraan gender, air bersih dan satintasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur berkurangnya kesenjangan sosial, kota dan pemukiman berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.
Penerapan SDGs ini sejatinya juga membutuhkan kerjasama yang baik antara pemangku kementingan dan juga pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi dari prioritas SDGs ini bergantung pada Pemerintah Daerah, karena pelaksanaan keputusan dari Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah.
Dalam kunjungan Menteri di Jawa Barat beberapa waktu lalu, menteri menyoroti mengenai pembangunan 4 pilar SDGs di wilayah Jawa Barat khususnya di Jawa Barat bagian Selatan. Keempat pilar tersebut dilihat dari pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar sosial, dan pilar hukum. Jawa Barat bagian selatan mendapat rapor merah dalam 4 pilar SDGs tersebut. Rapor merah pembangunan SDGs ini tentunya memperngaruhi skor pembangunan SDGs Nasional.
Di luar dari rapor merah pembangunan SDGs di wilayah Jawa Barat bagian selatan, dari segi pembangunan pemuda, wilayah Jawa Barat menunjukkan banyak peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pembangunan pemuda ini diukur dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) hasil inisiasi Bappenas, Kementerian Pemuda dan Olah Raga serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Jawa Barat memperoleh Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 peringkat angka IPP Jawa Barat meningkat menjadi 50,00 dan melesat ke urutan 20 dalam tingkat IPP. Tentunya hal ini yak lepas dari inovasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program-program untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda.
IPP mencakup capaian di 15 indikator pembangunan yang dituang dalam lima domain yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan lapangan kerja, kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi. Dengan adanya IPP ini maka akan terlihat tolak ukur pembangunan pemuda yang melekat pada beragam format pembangunan seperti RPJMN, RPJPN, peta jalan pembangunan kepemudaan, dan agenda SDGs.
Tujuan dari SDGs sangat erat dengan proses menuju pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pemuda ini juga perlu dilandasi dengan kebijakan yang mengacu pada data dan informasi. Indeks Pembangunan Pemuda yang telah disusun oleh Bappenas telah disesuaikan dan sejalan dengan tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan.
Pembangunan Pemuda berperan penting dalam membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional dan provinsi untuk meninjau keefektifan kebijakan dan program saat ini yang berkaitan dengan pemuda, terutama yang sejalan dengan pelaksanaan SDGs di Indonesia. (**)
