Surat-Kabar.com | Gelombang banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh memicu perdebatan publik setelah beberapa kepala daerah secara terbuka menyatakan ketidaksanggupan mereka menangani keadaan darurat tersebut.
Pernyataan-pernyataan itu menuai reaksi keras dari Gubernur Aceh Muzakir Munaf alias Mualem, yang menilai sikap tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan di tengah bencana besar.
Gubernur menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya berdiri di garda terdepan, bukan menyatakan menyerah ketika warga masih berjuang menghadapi dampak bencana.
“Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun dari jabatan. Kita ganti dengan yang lain, yang siap bekerja untuk rakyat,” demikian pernyataan tegas yang disampaikan Jumat (5/12/2025).
Kepala Daerah yang Menyatakan Tak Sanggup Menangani Bencana
1. Aceh Utara — Ismail A Jalil
Melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada 2 Desember, Ismail A Jalil menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak mampu menangani kondisi darurat akibat banjir dan longsor yang melanda 27 kecamatan dan 852 desa.
“Kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan memohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara,” tulisnya dalam surat itu.
2. Aceh Selatan — Mirwan MS
Mirwan MS mengeluarkan surat ketidaksanggupan pada 27 November. Namun, langkahnya menuai kritik keras setelah pada 2 Desember ia justru berangkat umrah bersama keluarga, sementara ribuan warga di kawasan Trumon masih mengungsi akibat banjir besar.
3. Aceh Tengah — Haili Yoga
Kerusakan parah pada akses jalan membuat Aceh Tengah terisolasi. Haili Yoga mengakui bahwa jalur darat nyaris tak dapat digunakan lagi.
“Enggak ada lagi, memang harus udara. Kalau jalan darat kita, oh ini kan longsor. Longsor jembatan terputus. Satu-satunya jalan yang tepat adalah cuma udara,” ujarnya Kamis (4/12/2025).
4. Pidie Jaya — Sibral Malaysi
Sibral Malaysi juga menerbitkan surat ketidaksanggupan pada 25 November. Ia menyampaikan bahwa banjir menyebabkan kerusakan parah dan membuat pemerintah daerah tidak sanggup menangani seluruh dampak tanpa dukungan pusat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons polemik ini dengan menegaskan bahwa para bupati tersebut bukan sepenuhnya menyerah, tetapi menyampaikan keterbatasan mereka.
“Bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada yang mereka enggak mampu,” ujar Tito, Rabu (3/12/2025).
Ia menyebut bahwa skala bencana yang besar membuat sebagian daerah membutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan.
(Hariadi)
