Surat-Kabar.com | Sulbar – Aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (16/4/2026), berlangsung panas dan berujung ricuh.
Massa aksi secara tegas mendesak Menteri Agama segera mencopot Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Sulbar yang dinilai sarat dugaan maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik mafia jabatan.
Ketegangan pecah saat massa aksi membakar ban di depan kantor sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan bobroknya tata kelola birokrasi di tubuh Kemenag Sulbar. Aparat kepolisian yang berupaya memadamkan api justru memicu kemarahan massa setelah semprotan alat pemadam diarahkan ke barisan demonstran.
Akibat insiden itu, sejumlah kader HMI mengalami gangguan pernapasan pada hidung, mulut, hingga telinga akibat paparan asap dan semprotan aparat. Massa menilai tindakan tersebut sebagai bentuk represi terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.
Koordinator Lapangan HMI Cabang Mamuju, Irwan, menegaskan pihaknya tidak akan mundur dan menilai aparat terkesan melindungi pihak Kementerian Agama.
“Kami melihat ada pola yang tidak netral. Aparat seolah berdiri di pihak Kemenag dan berusaha membungkam suara kritis kami. Ini bentuk nyata pembungkaman terhadap gerakan mahasiswa,” tegas Irwan.
HMI menuding proses pelantikan pejabat di lingkungan Kemenag Sulbar tidak lagi berjalan berdasarkan profesionalisme dan prinsip meritokrasi, melainkan diduga dikendalikan oleh kepentingan tertentu.
Mereka menyoroti adanya pejabat yang tetap dilantik meski disebut pernah dijatuhi sanksi berat serta diduga terlibat persoalan amoral. Kondisi itu dinilai mencederai integritas institusi dan merusak kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama.
Tak hanya itu, HMI juga mengungkap dugaan adanya praktik “mahar jabatan” dalam proses promosi maupun mempertahankan jabatan lama. Pengabaian daftar urutan kepangkatan (DUK) serta kedekatan personal disebut menjadi faktor dominan dalam penentuan posisi jabatan.
“Kalau jabatan bisa dibeli dan dipertahankan dengan mahar, maka birokrasi sudah rusak. Ini bukan lagi sekadar maladministrasi, tetapi dugaan praktik yang harus dibongkar aparat penegak hukum,” lanjut Irwan.
Atas dasar itu, HMI Cabang Mamuju mendesak Menteri Agama melalui Inspektorat Jenderal segera melakukan audit menyeluruh terhadap Kakanwil Kemenag Sulbar atas dugaan praktik KKN. Mereka juga meminta evaluasi total terhadap pejabat yang dilantik, mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan mafia jabatan, serta menjamin kebebasan berpendapat tanpa intimidasi aparat.
HMI menegaskan perjuangan ini tidak akan berhenti di jalanan. Jika tuntutan mereka diabaikan, gelombang aksi lanjutan dengan skala lebih besar dipastikan akan kembali digelar hingga Kakanwil dicopot dan seluruh dugaan penyimpangan dibuka secara terang benderang.
(A.Mus)
