Surat-Kabar.com | Pemerintah Kota Makassar memindahkan meja kerja aparatur sipil negara ke rumah atau WFH selama dua hari dengan dasar penerapan Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2026.
Kebijakan work from home atau WFH berlaku pada 14-15 September 2026, ketika antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum belum juga surut.
WFH berlaku bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Makassar pada Senin dan Selasa. Kebijakan itu diumumkan melalui akun Instagram resmi @pemkot.makassar pada Ahad, 13 September 2026.
“Work From Home 14–15 September 2026, Senin-Selasa,” demikian pengumuman tersebut.
Pemkot Makassar mewajibkan ASN tetap bekerja selama berada di rumah. Pelaksanaan tugas kedinasan dilakukan secara daring.
Kebijakan ini tidak berlaku penuh bagi unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Perangkat daerah diminta mengatur personel agar pelayanan tetap berjalan.
“Pelayanan publik tetap berjalan,” tulis Pemkot Makassar.
Pemkot juga menyebut WFH hanya bersifat sementara. Kebijakan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi BBM dan kebutuhan pelayanan pemerintah.
Keputusan Pemkot Makassar tersebut muncul di tengah persoalan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Makassar, Maros, Gowa, dan beberapa daerah lain menghadapi antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Antrean bahkan memanjang hingga keluar area SPBU dan mengganggu arus lalu lintas. Pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperoleh BBM. Sebagian memilih bertahan hingga malam, bahkan bermalam di SPBU.
Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan BBM bukan semata soal ketersediaan bahan bakar. Antrean panjang telah memengaruhi mobilitas masyarakat dan aktivitas sehari-hari.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan telah menambah pasokan BBM. Perusahaan itu juga menyebut stok berada dalam kondisi aman.
Namun klaim stok aman belum serta-merta mengakhiri antrean. Di lapangan, kendaraan masih mengular di sejumlah SPBU.
Pemkot Makassar akhirnya memilih mengurangi mobilitas ASN dengan menerapkan WFH. Selama dua hari, sebagian aktivitas birokrasi dijalankan dari rumah.
Kebijakan itu akan diuji oleh kondisi di lapangan: apakah antrean BBM benar-benar mereda atau persoalan pasokan masih memaksa pemerintah menyesuaikan aktivitasnya.
(Mahar)
